BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN?

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang
Berkeadilan

Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah
mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi
manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda
antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia

181

ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen
mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan
hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan
hukum. Namun, Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi
ius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain,
sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin
penting.
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan
tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam
buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin
(1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan
tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga
ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih
luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping
keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan
mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori
Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori
negara kesejahteraan.
Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara
modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan
didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan
atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan,
pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.
Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari
negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan
Negara Republik Indonesia?
Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada
alinea ke-4 sebagai berikut:
... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial....

180

konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (2) Menanya
alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan; (3)
Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum
yang berkeadilan; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan
tantangan penegakan hukum yang berkeadilan; (5) Mendeskripsikan esensi
dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (6) Merangkum tentang
hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan; dan (7) Untuk
pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, pada
bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut dan Penyajian: Proyek Belajar
Kewarganegaraan.
Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan
profesional diharapkan memiliki kompetensi yakni: peka dan tanggap
terhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan
kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Anda mampu
menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta
konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan
negara hukum yang berkeadilan; dan Anda mampu menyajikan mozaik

penanganan kasus-kasus terkait dinamika historis konstitusional, sosial-
politik, kultural, serta kontemporer penegakan hukum dalam konteks

pembangunan negara hukum yang berkeadilan.
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang
Berkeadilan
Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara
tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada
yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman,
banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib
dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang
menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman
saja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda
dengan pendapat pertama atau yang kedua?
Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah
mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi
manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda
antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia

181

ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen
mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan
hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan
hukum. Namun, Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi
ius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain,
sampai saat ini hukum masih diperlukan